Kasus Tanda Tangan Palsu Muscab PPP, Hudi Yusuf SH MH : Tunggu Hasil Penyelidikan Kepolisian

PANDEGLANG, BANTEN, - Kasus dugaan tanda tangan palsu dalam berkas dokumen usungan susunan pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC - PPP) Kabupaten Pandeglang mulai memasuki babak baru, setelah korban didampingi kuasa hukum melaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Senin (11/1/01/2022).

Kepada awak media, Hudi Yusuf SH MH, berharap pihak kepolisian segera memproses laporannya tersebut, dengan melakukan pemanggilan terhadap pelaku dan para saksi - saksi yang turut terlibat dan mengetahui ada peristiwa dugaan tindak pidana tersebut.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

"Untuk proses hukum selanjutnya, kita tunggu hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian nanti, " ujar Hudi Yusuf kepada awak media melalui telphon selularnya, Selasa (12/01/2022).

Kendati demikian kata Hudi, pihaknya akan terus memantau sekaligus mengawal kasus itu hingga tuntas. Bahkan jelas pengacara yang sempat malang melintang dalam dunia akting film layar lebar ini pun meyakini kalau oknum panitia Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP tersebut tidak akan lolos dari jeratan hukum, karena akibat perbuatannya itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Baca juga: Supriansa: UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

"Kita lihat saja nanti, bagaimana hukum Polda Banten berjalan, dan saya sangat yakin kalau kepolisian akan bekerja profesional. Apalagi kasus ini kan sangat jelas ada unsur pidananya. Kemungkinan yang bersangkutan tidak dapat lolos dari jeratan hukum, " tegas Hudi Yusuf seraya menambahkan, kalau kliennya  tidak ambisi menjadi ketua DPC PPP Pandeglang, akan tetapi akibat kasus ini kliennya merasa telah di zholimi.

"Sangat manusiawi jika sesorang yang di zolimi menempuh jalur hukum, " Paparnya

Baca juga: Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

Sementara ditempat terpisah Ketua Gerakan Nawa Cita Republik Indonesia (GNRI) Pandeglang, Jarkasih turut menanggapi permasalahan yang terjadi di tubuh DPC PPP Kabupaten Pandeglang.

Menurutnya, kejadian itu semestinya tidak terjadi dalam Partai Berlambang Kabah. Karena PPP identik dengan Islam. Sehingga tak sepatutnya, pokitikus PPP itu berprilaku tak islami, terlebih melakukan perbuatan melawan hukum. 

Baca juga: Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly: Tahun 2022 Tahun Hak Cipta Dan Peluncuran POPHC

"PPP Partai Islam, kalau pengurusnya berprilaku seperti itu, tentu berdampak pada rusaknya nama baik dan citra partai. Dan ini menimpa PPP yang sudah jelas mewakili umat islam. Saya miris sekali mendengarnya, " pungkas Jarkasih.

Jarkasih juga berharap kasus yang terjadi di tubuh DPC PPP itu pun dapat segera selesai dengan cara musyawarah bersama mencari solusi terbaik, tidak harus masuk ke ranah hukum pidana.

Baca juga: Ichsan Yunus: RUU Provinsi untuk Perkuat Status Hukum Daerah

"Ya kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah itu kan akan lebih baik. Tidak mesti ke ranah hukum. Semoga kedua belah tidak egois namun saling menyadari untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya, " pungkas Jarkasih***